PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARIS KEPADA AHLI WARIS SAAT AKAN DILAKUKAN JUAL BELI

الملخص

Abstrack

Peralihan Hak atas tanah menurut Hukum positif di Indonesia yaitu hak milik menurut Hukum Perdata. Hak milik tersebut sesuai dengan ketentuan konversi dalam UUPA menjadi peralihan Hak atas tanah menurut peraturan pemerintah. Pasal 37 ayat (1) Nomor 24 Tahun 1997. Berdasarkan hal tersebut, maka yang perlu dibahas dalam penelitian ini adalah Mekanisme peralihan hak atas tanah yang bisa dilakukan dibawah tangan kedua landasan peralihan hak atas tanah saat dilakukan transaksi jual beli yang dilakukan dibawah tangan dapat digunakan sebagai alat bukti peralihan hak atas tanah menurut hukum positif di indonesia.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang undangan yang bersifat Konseptual. Kemudian dibantu dengan bahan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum Primer dan Sekunder yang di diuraikan, dideskripsikan, dan dianalisis keterkaitan satu sama lain.Tahun 1961 khususnya pada pasal 1 peraturan mentri Agraria Nomor 11 tahun 1961 tentang bentuk akta yang menjelaskan bahwa setiap peralihan hak atas tanah harus dibuat dengan akta pejabat (PPAT). Kedua peralihan hak atas tanah yang dilakukan dibawah tangan sebelum berlakunya PP No. 24 tahun 1997 dapat digunakan sebagai alat bukti peralihan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 tentang pembuktian hak lama PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Tetapi jika peralihan hak atas tanah tersebut dilakukan setelah berlakunya PP No. 24 tahun 1997 maka peralihan tersebut harus di buktikan dengan Akta PPAT.

Kata Kunci: Peralihan Hak atas Tanah Waris